Hentikan Perang Israel-Palestina, Rahman Sabon: Indonesia Perlu Desak PBB dan Dorong KTT OKI Keluarkan Resolusi Pengakuan Kemerdekaan Negara Palestina
Jakarta – Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama, di Jakarta Ahad (15/10/2023), menganjurkan agar Indonesia perlu mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta mendorong Organisasi Kerjasama Negara Islam (OKI) mengadakan KTT guna memastikan kemerdekaan bagi Palestina.
Rahman yang juga Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharikat Islam (Ormas Kino-kino Pendiri Sekber Golkar) mengingatkan pula kepada Presiden Joko Widodo bahwa sejak Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, Indonesia menolak tegas adanya hubungan bilateral RI dengan Israel.
Menurut catatan Rahman, pada 6 Desember 2017, terhadap pengakuan dan statemen Presiden AS Donald Trump bahwa Jerusalem adalah Ibu Kota Israel, Presiden Joko Widodo secara tegas dan mengagumkan dunia ketika itu justru menyatakan bahwa Indonesia menolak tegas sikap AS atau Trump tersebut.
Sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo menurut Rahman, sudah sangat tepat, karena sejak dulu hingga sekarang rakyat Palestina tidak pernah berharap AS dan sekutunya akan bisa berlaku adil terhadap Palestina dalam hal konfliknya dengan Israel.
Terbukti, kata Rahman, sehari setelah pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, melakukan penyerangan pembelaan diri dengan meluncurkan ribuan roket ke jantung kota Israel pada Sabtu (7/10/2023) pekan lalu, sontak Presiden AS Joe Biden mengirimkan bantuan senjata ke Tel Aviv yang digunakan Israel menyerang pemukiman sipil, rumah sakit dan tempat ibadah di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Penyerangan Israel itu telah menelan ribuan perempuan dan anak-anak terbunuh dan terluka bergelimpangan dalam sebuah medan peperangan menyerbu Palestina. “Jenis senjata yang dikirim pemerintah AS kepada Israel, dan dilakukan sejak tahun 2017, adalah Aircraft-473, Artillery, Engnes-37, Missiles-52 dan Sensors,” beber Rahman.
Ketua Umum PDKN ini mengatakan bahwa parpol yang dipimpinnya, memandang perlu untuk menghentikan secara permanen perang Israel-Palestina yang tak berkesudahan selama lebih tiga perempat abad, sejak 1947.
Diapun meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengusulkan kepada negara-negara anggota OKI menggelar KTT Luar Biasa untuk mengeluarkan Resolusi Pengakuan Kemerdekaan Negara Palestina. Resolusi ini substantif dan esensial menolak keputusan pemerintahan AS, Donald Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai Ibukota Israel.
Sikap pemerintah Indonesia yang menentang keberadaan negara Israel di tanah Palestina, kata Rahman menggaris bawahi, sesungguhnya sudah jelas dan tegas sejak Presiden RI Pertama Soekarno, dilanjutkan oleh Presiden RI Kedua Soeharto dan seterusnya hingga Presiden Joko Widodo dewasa ini.
Sekarang, lanjut Rahman, ada upaya penyesatan yang coba digoreng oleh sekelompok orang di lingkaran Presiden Joko Widodo, bahwa pada era Orde Baru, Presiden Soeharto telah merintis hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Israel tatkala kunjungan PM Israel Yitzak Rabin ke Jakarta bertemu Presiden Soeharto pada September 1993.
“Perlu saya tegaskan,” tandas Rahman, “bahwa isu dan gorengan menyesatkan itu sama sekali tidak benar. Sebab, pertemuan Soeharto-Rabin kala itu adalah sebagai tugas internasional yang diamanatkan untuk diemban dan dijalankan Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok dalam upaya mendesak Israel agar mewujudkan perdamaian di bumi Palestina.”
Alumus Lemhanas RI ini, menjelaskan bahwa Pertemuan itu merupakan sebuah tugas International, yang tidak dapat dihindari oleh Presiden Soeharto dalam pelaksanaan tugas melaksanakan mandat Sidang Umum Gerakan Non Blok .
“Jadi benar-benar bukanlah dalam rangka merintis hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel,” pungkas putra kelahiran pulau Adonara NTT itu.-
English translation
*Stop the Israeli-Palestinian War, Rahman Sabon: Indonesia Needs to Urge the UN and Encourage the OIC Summit to Issue a Resolution Recognizing the Independence of the State of Palestine*
Jakarta – General Chair of the Archipelago Royal Sovereignty Party (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama, in Jakarta Sunday (15/10/2023), recommended that Indonesia need to urge the United Nations (UN) and encourage the Islamic State Cooperation Organization (OIC) to hold a summit to ensure independence for Palestine.
Rahman, who is also the General Chair of the Association of Islamic Tharikat Practitioners (Kino-kino Organization, Founder of Sekber Golkar) also reminded President Joko Widodo that since President Soekarno and President Soeharto, Indonesia has firmly rejected the existence of bilateral relations between Indonesia and Israel.
According to Rahman’s notes, on December 6 2017, regarding US President Donald Trump’s recognition and statement that Jerusalem was the capital of Israel, President Joko Widodo firmly and impressed the world when he stated that Indonesia firmly rejected the US or Trump’s position.
According to Rahman, the attitude shown by President Joko Widodo is very appropriate, because from the past until now the Palestinian people never expected that the US and its allies would be able to treat Palestine fairly in terms of their conflict with Israel.
Evidently, said Rahman, the day after Palestinian freedom fighters, Hamas, carried out a self-defense attack by launching thousands of rockets into the heart of Israel on Saturday (7/10/2023) last week, US President Joe Biden suddenly sent weapons aid to Tel Aviv which were used Israel attacks civilian settlements, hospitals and places of worship in the Gaza Strip and West Bank.
The Israeli attack has left thousands of women and children killed and injured lying on the battlefield invading Palestine. “The types of weapons that the US government sent to Israel, and has done so since 2017, are Aircraft-473, Artillery, Engnes-37, Missiles-52 and Sensors,” explained Rahman.
The General Chair of the PDKN said that the political party he leads considers it necessary to permanently stop the Israeli-Palestinian war which has been endless for more than three quarters of a century, since 1947.
He also asked President Joko Widodo to immediately propose to OIC member countries to hold an Extraordinary Summit to issue a Resolution on Recognizing the Independence of the State of Palestine. This resolution is substantive and essential in rejecting the decision of the US administration, Donald Trump, to recognize Jerusalem as the capital of Israel.
The Indonesian government’s stance against the existence of the state of Israel on Palestinian land, said Rahman, underlined that it had actually been clear and firm since the First President of the Republic of Indonesia, Soekarno, continued by the Second President of the Republic of Indonesia, Soeharto, and so on until the current President Joko Widodo.
Now, continued Rahman, there is an attempt to mislead a group of people in President Joko Widodo’s circle, that in the New Order era, President Soeharto pioneered bilateral relations between Indonesia and Israel during the visit of Israeli PM Yitzak Rabin to Jakarta to meet President Soeharto in September 1993. .
“I need to emphasize,” stressed Rahman, “that the misleading rumors and rumors are completely untrue. “Because, the Soeharto-Rabin meeting at that time was an international task that was mandated to be carried out and carried out by President Soeharto as Chairman of the Non-Aligned Movement in an effort to urge Israel to bring about peace on Palestinian land.”
This Lemhanas RI alumnus explained that the meeting was an international task, which President Soeharto could not avoid in carrying out his task of carrying out the mandate of the General Assembly of the Non-Aligned Movement.
“So it’s really not in the context of pioneering bilateral relations between Indonesia and Israel,” concluded the son who was born on Adonara Island, NTT.-***
FORKABI 